Bawaslu Papua Pegunungan Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan PDPB Pasca Pertemuan Bersama Bawaslu RI

WAMENA, BAWASLU PAPUA PEGUNUNGAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Bersama Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Jumat, 27 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat strategis ini diselenggarakan sebagai langkah krusial untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terkait verifikasi kecocokan data PDPB yang telah disesuaikan dengan rekapitulasi data nasional Bawaslu RI.

Pertemuan tersebut dilaksanakan secara hybrid—menggabungkan kehadiran tatap muka (luring) dan via Zoom Meeting (daring). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan, serta Koordinator Sekretariat (Korsek) dari masing-masing kabupaten.

Dalam pembukaannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa agenda utama pertemuan ini difokuskan untuk mendiskusikan serta menyelaraskan hasil pencocokan data PDPB Bawaslu RI, sekaligus memperkuat koordinasi kelembagaan dalam menjaga keakuratan data pemilih di seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

“Rapat evaluasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa data pemilih yang telah diverifikasi dan disesuaikan dengan rekapitulasi Bawaslu RI benar-benar valid di tingkat daerah. Kita ingin memperkuat pengawasan agar seluruh proses berjalan transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Pimpinan Bawaslu Papua Pegunungan.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat evaluasi ini meliputi:

• Peninjauan & Evaluasi Pengawasan PDPB: Melakukan pemetaan serta evaluasi menyeluruh terhadap dinamika pengawasan PDPB di tingkat kabupaten guna mengantisipasi kendala teknis maupun administratif di lapangan.

• Penguatan Sinergi & Koordinasi Berjenjang: Meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, serta instansi pemerintah daerah terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

• Akurasi dan Validitas Data Pemilih: Memaksimalkan pengawasan guna mengeliminasi potensi pemilih ganda, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta menjamin seluruh warga negara yang berhak dapat terakomodasi dengan baik.

• Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan: Menegaskan komitmen seluruh jajaran pengawas pemilu di Papua Pegunungan untuk konsisten mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku.

Sebagai rencana tindak lanjut (action plan), Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan akan segera menyusun laporan evaluasi berkala sebagai bahan rekomendasi kelembagaan. Selain itu, agenda supervisi dan monitoring secara intensif ke daerah akan terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh arahan rapat terimplementasi secara optimal di lapangan.