Ketua Bawaslu Papua Pegunungan Fredy Wamo Dorong Regulasi Khusus Sistem Noken dan Ajak Masyarakat Tangkal Hoaks Pemilu

WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN (Bawaslu Papua Pegunungan) — Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, menegaskan pentingnya pembentukan regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan Pemilu dengan Sistem Noken. Menurutnya, kepastian hukum dan pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci utama agar kearifan lokal tersebut tidak menjadi sumber konflik sosial.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Fredy Wamo saat memberikan pemaparan materi utama terkait evaluasi dan pengawasan pemilu di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, pada kanal youtube bawaslu papua pegunungan dalam konten ngabuburit pengawasan, Selasa,(17/03/2026).

Dalam penjelasannya, Fredy mengulas kembali sejarah penggunaan Noken yang sejatinya telah dimulai sejak sebelum Pemilu 2004. Pada awalnya, Noken difungsikan murni sebagai pengganti kotak suara guna memudahkan masyarakat adat mengenali calon dan partai politik pasca-reformasi. Namun seiring berkembangnya waktu dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mekanisme kesepakatan 'ikat' atau 'bungkus', tantangan di lapangan semakin kompleks.

Fredy menyoroti bahwa masalah utama dalam Sistem Noken sebenarnya jarang terjadi di tingkat kampung, melainkan timbul ketika proses rekapitulasi bergeser ke tingkat distrik.

"Di tingkat bawah, masyarakat dan kepala suku biasanya sudah bersepakat secara damai. Namun persoalan sering muncul di tingkat distrik karena adanya oknum-oknum yang mengubah hasil suara kesepakatan. Hal inilah yang kerap memicu keresahan hingga kerusuhan di lapangan." tegas fredy.

Oleh karena itu, Fredy mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melibatkan penyelenggara, akademisi, LSM, serta tokoh masyarakat Papua Pegunungan dalam merumuskan undang-undang atau regulasi khusus Noken. Ia menilai regulasi yang dibuat dari Jakarta tanpa memahami karakteristik lokal sering kali terlambat disosialisasikan dan sulit diterapkan secara efektif.

Soroti Bahaya Hoaks dan Imbauan Pendidikan Politik

Selain masalah Sistem Noken, Fredy Wamo menaruh perhatian serius terhadap ancaman berita bohong (hoax) dan isu SARA yang kian marak di media sosial maupun grup WhatsApp. Fredy bahkan membagikan pengalaman pribadinya yang pernah menjadi korban fitnah dan hoaks saat tahapan pemilu berlangsung.

Ia mengingatkan fenomena 'jari lebih cepat dari otak' di tengah masyarakat dapat berdampak fatal. Di wilayah Papua Pegunungan, isu SARA dan hoaks tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga berisiko tinggi memicu aksi anarkis hingga perang suku antar kelompok pendukung.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Fredy Wamo menyampaikan tiga poin imbauan strategis:

• Tanggung Jawab Partai Politik: Pimpinan dan pengurus partai politik di semua tingkatan wajib memberikan pendidikan politik yang sehat dan berkelanjutan kepada para konstituennya, bukan hanya hadir saat membutuhkan suara.

• Klarifikasi dan Verifikasi Informasi: Masyarakat diimbau tidak sembarangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jika menerima informasi mencurigakan, hendaknya langsung memverifikasi ke Kantor Bawaslu, KPU, atau Sentra Gakkum.

• Pengawasan Partisipatif: Seluruh elemen masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga kedamaian dan keharmonisan wilayah demi suksesnya penyelenggaraan pemilu di Papua Pegunungan.