Mantapkan Pengawasan Data Pemilih, Bawaslu Papua Pegunungan Gelar Rapat Evaluasi Kinerja dan Pengawasan PDPB Triwulan I

WAMENA– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja bersama jajaran Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena Kab.Jayawijaya, Senin (30/03/2026). Rapat ini berfokus pada evaluasi capaian kerja triwulan pertama (Januari–Maret) serta penguatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I (TW 1).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, dengan didampingi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Penggelola Data & Informasi, Yakob Huby. Agenda penting ini dihadiri oleh jajaran Komisioner dan staf Kesekretariatan dari 8 Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, menekankan pentingnya peningkatan disiplin kerja dan terciptanya sinergi yang kokoh antara komisioner dengan jajaran kesekretariatan di tingkat kabupaten. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas laporan merupakan cerminan kinerja lembaga yang tidak boleh diabaikan.

"Pelaporan kinerja berkala untuk periode triwulan pertama ini harus disajikan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Hal ini sangat penting agar kita dapat mengukur sejauh mana efektivitas program kerja pengawasan yang telah berjalan di daerah masing-masing," ujar Fredy Wamo di hadapan peserta rapat.

Senada dengan hal tersebut, Kordiv PPDATIN Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Yakob Huby, memberikan pembekalan teknis mengenai strategi pengawasan PDPB TW 1. Yakob menginstruksikan seluruh jajaran pengawas di tingkat kabupaten agar proaktif dan lebih jeli dalam melakukan uji petik langsung di lapangan.

"Kita harus memastikan hak pilih masyarakat di wilayah Papua Pegunungan terjaga dengan baik melalui data pemilih yang valid dan akurat. Oleh karena itu, uji petik di lapangan harus dimaksimalkan, dan pengisian formulir alat kerja pengawasan wajib didokumentasikan secara tertib demi mencegah terjadinya sengketa data pemilih di kemudian hari," tegas Yakob Huby.

Dalam sesi diskusi, perwakilan dari 8 Bawaslu Kabupaten memaparkan laporan capaian kinerja triwulan pertama, sekaligus memetakan kendala geografis dan administratif yang kerap dihadapi saat melakukan pengawasan uji petik di daerah pegunungan.

Sebagai rencana tindak lanjut dari rapat koordinasi ini, seluruh Bawaslu Kabupaten diinstruksikan untuk segera merapikan serta menyerahkan dokumen laporan akhir pengawasan PDPB TW 1 dan laporan evaluasi kinerja triwulan pertama kepada Bawaslu Provinsi selambat-lambatnya pada awal April 2026. Selain itu, jajaran kesekretariatan diminta terus memberikan dukungan administratif dan fasilitas optimal guna menyokong kelancaran tugas-tugas pengawasan para komisioner di lapangan.