Perkuat Pengawasan Jelang Pemilu 2029, Bawaslu Papua Pegunungan Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama DPW PSI

WAMENA, BAWASLU PAPUA PEGUNUNGAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan terus melangkah aktif dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan peserta pemilu. Pada Selasa (06/10/2026), jajaran Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja dalam rangka Konsolidasi Demokrasi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Pegunungan yang berlokasi di Jalan Sosial, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yakni Sanggup Abidin selaku Kordiv SDMO, dan Wees Yigibalom selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, beserta tim staf teknis. Kedatangan rombongan Bawaslu disambut langsung oleh jajaran pengurus DPW PSI Papua Pegunungan, antara lain Dewan Pembina/Wakil Ketua 1 DPW, Bendahara 2 DPW, Sekretaris DPW PSI, serta Sekretaris DPD PSI Kabupaten Jayawijaya.

Pentingnya Kesiapan Tahapan Pemilu 2029

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu memaparkan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pemilu mendatang bakal diselenggarakan dalam dua periode, yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Mengingat masa tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, tahun 2027 dipastikan sudah memasuki masa tahapan krusial.

"Konsolidasi demokrasi ini menjadi langkah awal persiapan bagi partai politik, khususnya terkait pendataan dan sinkronisasi keanggotaan pada Aplikasi SIPOL," ujar perwakilan Bawaslu. Selain itu, Bawaslu Provinsi juga mengingatkan pentingnya pemenuhan syarat kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan maupun keanggotaan partai politik.

Bawaslu turut mengimbau agar partai politik aktif memantau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang rutin diselenggarakan oleh KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

_{Bawaslu Papua Pegunungan dan jajaran pengurus DPW Partai Solidaritas Indonesia berfoto bersama seusai agenda Konsolidasi Demokrasi di Sekretariat DPW PSI, Jln. Sosial Wamena, Selasa (06/10/2026).}

Aspirasi PSI dan Isu Strategis Demokrasi

Dalam sesi diskusi, pengurus PSI menyampaikan beberapa poin aspirasi dan catatan evaluasi Pemilu 2024. PSI menyatakan bahwa dokumen administrasi partai telah dilengkapi dan diunggah ke aplikasi SIPOL. Pihak PSI juga berharap agar Bawaslu dapat bekerja tegas dan konsisten mengimplementasikan regulasi tanpa keterpihakan guna menciptakan persaingan yang adil bagi seluruh partai.

Terkait pelaksanaan di lapangan, PSI dan Bawaslu juga menyoroti pentingnya menjaga integritas pada daerah yang menggunakan Sistem Noken agar tetap menjunjung tinggi kesepakatan adat tanpa mencederai prinsip netralitas dan kejujuran demokrasi.

Komitmen Netralitas dan Pengawasan Bersama

Merespons masukan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk selalu bertindak netral dan profesional. Bawaslu menyadari dinamika serta tekanan yang dihadapi penyelenggara maupun peserta di lapangan, namun penegakan hukum dan pengawasan akan terus dimaksimalkan.

"Kami berkomitmen penuh untuk bersikap netral tanpa memihak kepada kelompok manapun. Kami juga mengajak partai politik untuk saling mengawasi dan bersinergi bersama Bawaslu dalam mencegah praktik-praktik kecurangan seperti money politic (politik uang), hoaks, isu sara, & disinformasi", tegas Bawaslu.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan DPW PSI sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis serta terbuka terhadap masukan demi mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan bermartabat di tanah Papua Pegunungan.