Perkuat Sinergi Pengawasan Pemilu 2029, Bawaslu Papua Pegunungan Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama DPW PAN

WAMENA, BAWASLU PAPUA PEGUNUNGAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan terus menguatkan sinergi dengan partai politik dalam mengawal kualitas demokrasi di wilayah Papua Pegunungan. Pada Rabu (07/10/2026), Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan melakukan kunjungan kerja dalam rangka Konsolidasi Demokrasi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) yang berlokasi di Jalan SD Percobaan, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan.

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, dengan didampingi jajaran staf teknis Bawaslu. Kedatangan Bawaslu disambut hangat oleh Sekretaris DPW PAN Provinsi Papua Pegunungan beserta jajaran pengurus DPW. Pertemuan ini berfokus pada evaluasi pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 sekaligus menyusun langkah awal pencegahan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2029.

Dorong Kerjasama Pengawasan dan Pemetaan Risiko Daerah

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, menegaskan bahwa geografis dan dinamika situasi di wilayah Wamena dan sekitarnya membuat kegiatan pengawasan langsung ke daerah memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Bawaslu sangat mengharapkan peran aktif dan kerja sama dari partai politik untuk turut mengawasi jalannya proses demokrasi di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

"Tahun 2027 mendatang kita sudah memasuki masa tahapan Pemilu. Bawaslu mengimbau seluruh Partai Politik agar mulai melakukan langkah-langkah persiapan internal terkait pemenuhan syarat dan administrasi tahapan," ujar Fredy Wamo.

Pihak DPW PAN menyambut baik imbauan tersebut dan menegaskan commitment PAN sebagai partai parlemen untuk menjaga Papua Pegunungan tetap aman dan damai. Pengurus PAN menyampaikan bahwa pendekatan demokrasi di Papua Pegunungan memiliki karakteristik tersendiri karena keberagaman budaya dan ideologi lokal, sehingga pendekatan berbasis budaya sangat krusial digunakan.

_{Bawaslu Papua Pegunungan dan jajaran pengurus DPW Partai Amanat Nasional usai agenda Konsolidasi Demokrasi dilanjutakan dengan berfoto bersama di Sekretariat DPW PAN, Jln. SD Percobaan Wamena, Rabu (07/10/2026).}

Kawal DPT dan Tertib Administrasi Dokumen

Salah satu poin krusial yang ditekankan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan adalah mengenai akurasi Data Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu berpesan agar partai politik, khususnya anggota yang menduduki kursi di DPRK maupun DPRP, turut aktif mengawal DPT di daerahnya serta rutin menghadiri rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh KPU.

"Perubahan DPT di Dapil masing-masing merupakan isu yang sangat sensitif dan krusial pada masa tahapan. Kami mengimbau Parpol untuk cermat dan teliti. Selain itu, kerapian dan keamanan dokumen administrasi Parpol harus dijaga dengan baik sebagai bentuk pencegahan apabila timbul sengketa di kemudian hari," tegas Bawaslu.

Evaluasi Sistem Noken dan Regulasi Pemilu

Pertemuan ini juga menjadi wadah diskusi mendalam terkait evaluasi sistem pemilihan di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang yang dalam realitanya kerap berada di antara Sistem Noken dan Sistem One Man One Vote (Nasional).

Merespons aspirasi tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyatakan komitmennya untuk menyuarakan masukan daerah ke Bawaslu RI, terutama agar penyusunan regulasi Sistem Noken ke depan melibatkan partai politik secara langsung di wilayah terdampak. Bawaslu juga menilai pentingnya regulasi yang lebih jelas sebagai dasar hukum pelaksanaan di lapangan, seperti penetapan penggunaan C Hasil Hologram sebagai bukti resmi yang sah.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu dan PAN sepakat untuk terus mempererat koordinasi demi terciptanya iklim politik yang kondusif, transparan, dan berkeadilan di Provinsi Papua Pegunungan.