RAPAT KOORDINASI DATA PEMILIH BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Wamena-Kepala Inspektorat Provinsi Papua Pegunungan, Yokobus Way, SE, M.Si, menegaskan pentingnya penguatan data kependudukan dan pemilih menjelang pelaksanaan Pemilu. Ia menyampaikan bahwa saat ini data penduduk terpusat pada Ditjen Dukcapil, dengan jumlah Orang Asli Papua di Papua Pegunungan per semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 17.909 jiwa.

Namun, sejumlah persoalan muncul di lapangan, seperti adanya pemilih ganda dan manipulasi umur dalam perekaman KTP. Untuk mengatasi hal tersebut, Yokobus Way mendorong agar pemerintah provinsi membangun sistem data yang lebih kuat. Ia juga menekankan agar KPU menyandingkan data pemilih dengan DP4 dan DAK2, serta melakukan koordinasi dengan kabupaten melalui perekapan data sejak dini. Dukcapil diminta mengundang KPU dan Bawaslu dalam rapat koordinasi teknis, sementara pemerintah provinsi akan melakukan perekaman data di tingkat Sekolah Menengah Atas.
 

Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Papua Pegunungan, Naftali Emanuel Paweka, melaporkan bahwa jumlah pemilih terbaru mencapai 1.312.196 jiwa. Ia mengungkapkan sejumlah kendala, antara lain kesulitan penghitungan data di wilayah tapal batas antar kabupaten maupun provinsi, banyaknya penduduk yang belum memiliki KTP, belum adanya data pengungsi yang valid, serta lemahnya pencatatan surat keterangan meninggal. Selain itu, KPU belum memperoleh data pemilih disabilitas. Efisiensi anggaran juga disebut menghambat kegiatan coktas untuk verifikasi data pemilih.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Papua Pegunungan, Fredy Wamo, S.E, memberikan beberapa himbauan terkait perbaikan data pemilih. Ia menekankan perlunya peningkatan perekaman E-KTP, pelaksanaan pertemuan pimpinan setelah rapat pleno PDPB, keterlibatan pemerintah distrik dalam kegiatan coklit, serta perbaikan data secara menyeluruh.

Upaya bersama antara pemerintah provinsi, KPU, Bawaslu, dan Dukcapil diharapkan mampu menghasilkan data kependudukan dan pemilih yang lebih akurat, sehingga pelaksanaan Pemilu di Papua Pegunungan dapat berjalan dengan baik dan transparan.