Soroti Faktor Keamanan, Bawaslu Papua Pegunungan Evaluasi Kesiapan 8 Bawaslu Kabupaten

WAMENA, PAPUA PEGUNUNGAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Evaluasi Kesiapan Kelembagaan, Fasilitas Kantor, Keamanan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kamis (8/10/2026). Rapat yang berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Jalan Yos Sudarso, Wamena, ini menghadirkan pimpinan Bawaslu dari delapan kabupaten se-Papua Pegunungan guna memetakan potensi kerawanan menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada.

Rapat evaluasi yang dimulai pukul 09.00 WIT ini dipimpin langsung oleh Fredy Wamo Selaku Ketua dan Sanggup Abidin, selaku Anggota  serta Kepala Bagian Administrasi Irma Yanti Pumoko, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Turut hadir jajaran pimpinan Komisioner dan Kepala Sekretariat dan Staf dari delapan kabupaten, yakni Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Pertemuan ini secara khusus menyoroti kesiapan sarana prasarana serta perlindungan bagi pengawas di daerah pemekaran. Pimpinan Bawaslu Provinsi menekankan agar seluruh komisioner dan staf di tingkat kabupaten tetap mempertahankan kedisiplinan dan keberadaan aktivitas kantor, seraya tetap siaga menghadapi dinamika keamanan di wilayah masing-masing.

“Keselamatan jiwa komisioner, sekretariat, dan staf adalah hal utama. Namun demikian, kewajiban pelaporan dan kinerja kelembagaan harus tetap berjalan lancar melalui penyesuaian skema kerja di lapangan.”

_{Suasana rapat evaluasi Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama pimpinan dan staf Bawaslu dari 8 Kabupaten di Kantor Bawaslu Provinsi, Jalan Yos Sudarso, Wamena, Kamis (8/10/2026).}

Catatan Kerawanan Keamanan dari Daerah

Dalam sesi penyampaian laporan, sejumlah Bawaslu Kabupaten menyampaikan kondisi real keamanan yang berdampak langsung pada proses pengawasan. Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang menyoroti tingkat kerawanan wilayah yang sangat sensitif sehingga mengganggu mobilitas pengawasan hingga ke tingkat distrik.

Hal serupa diungkapkan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya. Pimpinan Bawaslu Jayawijaya mengungkapkan bahwa kondisi pengawasan yang sebelumnya fleksibel kini menjadi cukup tegang menyusul adanya insiden beberapa bulan terakhir, sehingga memerlukan atensi khusus demi keselamatan jajaran pengawas di lapangan.

Rekomendasi Hilir & Usulan Perekrutan Pandis Lokal

Guna merespons tantangan tersebut, Bawaslu Tolikara mengusulkan skema perekrutan tenaga pendukung/relawan lokal. Menanggapi hal ini, rapat menyepakati rekomend asi hilir agar perekrutan Panitia Pengawas Distrik (Pandis) diutamakan berasal dari putra-putri daerah/lokal distrik setempat demi menjamin kelancaran serta keselamatan proses pengawasan.

Sebagai langkah tindak lanjut resmi, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan akan segera menyusun peta kerawanan keamanan wilayah dan bersurat secara resmi kepada Bawaslu RI agar mendapatkan dukungan kebijakan serta perlindungan keamanan yang memadai dari pemerintah pusat.