Perkuat Akurasi Data Pemilih Pemilu 2029, Bawaslu Papua Pegunungan dan Partai Demokrasi Gelar Diskusi Konsolidasi

JAYAWIJAYA – Menyusul berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan mulai tancap gas mempersiapkan pengawasan untuk Pemilu Tahun 2029. Langkah awal ini diwujudkan melalui pelaksanaan diskusi konsolidasi demokrasi yang berfokus pada isu krusial: Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan.

Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Kantor Gedung Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin, 4 Mei 2026. Diskusi yang berjalan interaktif selama tiga jam mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIT ini mempertemukan jajaran pengawas pemilu dengan perwakilan partai politik.

Diskusi konsolidasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, didampingi oleh Saneraro Padwa selaku Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H). Sementara itu, pihak pemangku kepentingan yang hadir terdiri dari 6 orang perwakilan Pengurus Wilayah Partai Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Fredy Wamo, menjelaskan bahwa agenda kolaboratif ini berjalan atas amanat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan regulasi tersebut, Bawaslu Provinsi diwajibkan melakukan langkah pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu melalui identifikasi serta pemetaan potensi kerawanan sejak dini.

"Langkah ini juga sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu 2025-2029, yaitu memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan demi menghadirkan pengawasan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil untuk mewujudkan demokrasi substansial menuju Indonesia Emas," ujar Fredy Wamo dalam laporan resminya.

Dari pertemuan tatap muka tersebut, kedua belah pihak berhasil merumuskan sejumlah hasil diskusi dan poin kerawanan penting, meliputi:

• Pembersihan Data Berkala: Perwakilan Partai Demokrasi memberikan masukan mendasar terkait pentingnya pembersihan elemen data pemilih secara berkala di tingkat Distrik hingga Kampung di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Hal ini demi mengeliminasi adanya potensi pemilih ganda maupun pemilih yang terdata namun sebenarnya telah meninggal dunia di dalam DPT Berkelanjutan.

• Potensi Kendala Geografis: Forum berhasil memetakan adanya kerawanan ketidakakuratan data yang dipicu oleh tantangan geografis khas wilayah Papua Pegunungan. Masalah ini dinilai hanya bisa diurai jika ada keterlibatan dan partisipasi aktif dari partai politik beserta masyarakat sipil di lapangan.

• Komitmen Pengawasan Melekat: Merespons masukan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal ketat setiap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui pengawasan melekat serta koordinasi berkala bersama KPU dan partai politik.

Sebagai rencana tindak lanjut nyata ke depan, Bawaslu Papua Pegunungan menjadwalkan pelaksanaan forum diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) dengan cakupan yang jauh lebih luas. Agenda lanjutan tersebut nantinya akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pemilu guna membedah sekaligus memvalidasi akurasi data pemilih di Daerah Otonomi Baru (DOB) secara komprehensif.