Perkuat Kelembagaan Menuju 2029, Bawaslu Papua Pegunungan Gelar Orientasi Bagi 33 PPPK

JAYAWIJAYA, BAWASLU PAPUA PEGUNUNGAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi membuka Kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 pada Senin (21/7/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan Learning Management System (LMS) Bawaslu ini diikuti oleh 33 personel PPPK yang tersebar di 8 kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan.

Orientasi yang dijadwalkan berlangsung hingga 29 Juli 2026 ini bertujuan untuk memberikan pembekalan, pengenalan, serta pemahaman komprehensif mengenai tugas pokok, fungsi, nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tata kelola kelembagaan di lingkungan Bawaslu.

Dalam laporan panitia, Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Irmayanti A. Pumoko, menyampaikan bahwa pelaksanaan orientasi ini berlandaskan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan LAN No. 15 Tahun 2020. Sebanyak 33 peserta yang mengikuti kegiatan terdiri dari berbagai formasi teknis dan administratif, antara lain Analis Hukum, Analis Kebijakan, Penata Kelola Pengawasan Pemilu, Perencana, Arsiparis, hingga Pengelola Layanan Operasional.

Mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Koordinator Divisi SDM, Pendidikan dan Pelatihan, Sanggup Abidin, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran PPPK memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di wilayah Papua Pegunungan.

“Orientasi ini adalah langkah awal untuk menanamkan integritas, profesionalitas, dan semangat pengabdian. Kami berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian materi dengan sungguh-sungguh dan siap menjalankan amanah menjaga demokrasi di tanah Papua Pegunungan,” ujar Sanggup Abidin saat memberikan sambutan.

Sementara itu, Kepala Puslitbang Bawaslu RI, Roy M. Siagian, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi Bawaslu Papua Pegunungan. Ia menekankan pentingnya adopsi teknologi dan efisiensi dalam pelaksanaan orientasi daring tanpa mengandalkan besarnya anggaran.

Roy juga mengingatkan tantangan besar yang ada di depan mata, di mana Bawaslu saat ini sedang bersiap menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan 2029 yang diperkirakan akan dimulai pada Juni 2027 mendatang. Tantangan teknis, dinamika regulasi, hingga pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan deepfake menuntut ASN Bawaslu untuk selalu adaptif dan kompeten.

“ASN Bawaslu tidak hanya dituntut berucap netral, tetapi harus terlihat netral untuk menjaga kepercayaan publik. Jadilah bagian dari solusi, berinovasi, serta junjung tinggi nilai BerAKHLAK dan adab di atas ilmu,” tegas Roy M. Siagian dalam pengarahannya.

Rangkaian hari pertama orientasi ini dilanjutkan dengan pemaparan Kebijakan Orientasi PPPK oleh Sanggup Abidin serta penjelasan Tata Tertib, Alur Pembelajaran, dan Sistem Evaluasi oleh Irmayanti Pumoko. Pelaksanaan pre-test melalui LMS Bawaslu juga menjadi bagian evaluasi awal untuk mengukur pemahaman seluruh peserta sebelum memasuki pembelajaran mandiri dan sesi berikutnya.